Jumat, 23 Maret 2012

Corporate Social Responsibility


1.      Pendahuluan
Dalam kemajuan industri sekarang, perusahaan dituntut tidak hanya untuk dapat melakukan pembenahan sistem operasi perusahaan menjadi suatu sistem yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial yang sangat kuat, tetapi juga mengembangkan suatu teknologi yang memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar dan mengedepankan dimensi pembangunan berkelanjutan dalam praktek bisnisnya. Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (shareholders), tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain. ISO 26000 (2007) dalam Hohnen et.al, (2007) menyebutkan bentuk komitmen itu dapat dilihat dari segi aspek :
1.      Good corporate governance dan perilaku etis
2.      Kesehatan dan keselamatan
3.      Penghargaan terhadap lingkungan
4.      Hak asasi manusia (hak asasi ketenagakerjaan)
5.      Pembangunan yang berkelanjutan
6.      Kondisi kerja (keselamatan dan kesehatan, jam pekerjaan,dan gaji)
7.      Hubungan Industri
8.      Keterlibatan masyarakat, pengembangan dan investasi;
9.      Menghormati budaya yang berbeda dan hubungan dengan pesaing
10.  Rasa sosial yang tinggi perusahaan kepada lingkungan kerja dan loyalitas karyawan kepada perusahaan
11.  Kepuasan pelanggan dan kesetiaan pada prinsip kompetisi yang adil
12.  Bebas dari korupsi dan praktek-praktek kecurangan
13.  Akuntabilitas, transparansi dalam pencapaian laporan
14.  Hubungan yang baik dengan pemasok (internasional dan domestik)

2.      Pengertian Corporate Social Responsibility
Tanggung jawab perusahaan adalah komitmen yang berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka sebagaimana juga terhadap komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya (The World Business Council for Sustainable Development). ISO 26000 dalam Hohnen et al (2007) mendefinisikan corporate social responbility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sebuah organisasi yang diwujudkan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pada masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku yang etis, yaitu konsisten dengan pembangungan yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan harapan stakeholders, norma dan peraturan hukum yang di terima secara luas dan terintegrasi dalam sebuah organisasi. CSR memberikan kontribusi yang konsisten dalam praktek bisnis yang berkembang saat ini (The World Business Council, 2007) dalam Hohnen et.al, (2007) yaitu praktek bisnis yang mengedepankan konsep transparansi dalam pencapaian visi/misi, prinsip, tujuan dan kinerjanya dalam segala dimensi pembangunan berkelanjutan (sustainability development).
Darwin (2004) mendefnisikan bahwa Corporate Social Responsibility sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.

3.      Manfaat dari Corporate Social Responsibility
CSR menjadi sangat penting dalam pengimplementasian strategi dan pencapain tujuan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Dengan adanya CSR, perusahaan memperoleh banyak manfaat dan keuntungan sebagai bentuk timbal balik atas kesediaan dan komitmen yang tinggi perusahaan terhadap masalah sosial, lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang menunjang pengimplementasian strategi dan pencapaian tujuan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.
a.      Manajemen Risiko yang Meningkat
      CR memungkinkan sebuah organisasi untuk meningkatkan manajemen risiko dan penilaian risiko organisasi.  Bahkan pada kondisi saat ini, banyak eksekutif senior masih menghubungkan kata ‘risk’ dengan kegagalan bisnis, kecurangan dan pada akhirnya penghancuran nilai shareholder. Tetapi terdapat bukti yang substansial yang menyarankan bila CEO memahami profil risiko organisasinya, serta menempatkan strategi dan mekanisme untuk mengatasinya, seperti CR, mereka akan menghasilkan return shareholder yang superior dari tahun ke tahun.  Untuk mendapatkan pengendalian operasional yang memadai guna menghindari konfrontasi dengan stakeholder, direktur membutuhkan platform yang terintegrasi dan otomatis yang memberikan pengendalian satu titik, dan juga memperkuat aturan bisnis dan kepatuhan terhadap kebijakan, di seluruh bagian organisasi. Gabungan Corporate Performance Management (CPM) dan Risk Management Corporate Control (RMCC) harus memberikan kepastian bahwa data yang penting diterima dengan cepat oleh orang yang tepat, dan data tersebut adalah benar-benar yang mereka butuhkan, bukan hanya data yang mereka inginkan.
b.      Menjamin Kepatuhan
Lingkungan corporate governance yang global saat ini sedang mengalami evolusi yang dramatis. Kepatuhan sekarang menjadi ukuran tanggung jawab kepada shareholder, lingkungan dan komunitas. Pemimpin bisnis harus bersiap untuk mendemonstrasikan dan menjelaskan kontribusi sosial mereka pada pelatihan, pekerjaan, penciptaan pendapatan, penciptaan kekayaan, inovasi dan pengembangan rangkaian persediaan. Kegagalan untuk melakukan, akan menimbulkan harga yang mahal. Seperti yang diketahui, CR secara intrinsik dihubungkan dengan corporate governance dan pelaporan keuangan. Tahun 2005, laporan keuangan di UK untuk perusahaan yang terdaftal di FTSE dan firma swasta utama akan menyertakan sebuah laporan jenis baru yang dikenal dengan Operational and Financial Review (OFR), yang akan menggantikan laporan direktur tradisional. Secara hukum, faktor-faktor kinerja yang mempengaruhi termasuk karyawan, pelanggan, persediaan dan dampak terhadap lingkungan dan komunitas yang lebih luas, harus lebih dijelaskan dan lebih detail.  Meskipun aturan tersebut hanya berdampak pada perusahaan publik dengan turnover £50 juta atau lebih dan 500 karyawan, serta perusahaan swasta dengan turnover £500 juta atau lebih dan dengan 5.000 karyawan, tetapi terdapat kepastian bahwa hukum tersebut akan mencakup juga perusahaan publik dan organisasi swasta yang lebih kecil
c.       Meningkatkan Kinerja Keuangan
Meskipun kasus etika bisnis yang lebih luas mengenai CR terbukti dengan sendirinya, motivasi keuangan selalu sedikit lebih sulit untuk diukur. Akan tetapi, sejumlah laporan yang telah dipublikasikan menghubungkan peningkatan kinerja keuangan dengan CR.
  • Menurut London Business School, lebih dari 100 studi yang dilakukan selama kurun waktu 30 tahun, 68 persen menunjukkan korelasi yang positif antara CR dan nilai shareholder.
  • Sebagaimana dilaporkan Institute of Business Ethics di tahun 2003, menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan CR ke dalam strategi mereka, memiliki kinerja yang lebih baik pada tiga dari empat pengukuran.
  • Review yang dilakukan Dow-Jones Sustainability Index menyatakan bahwa antara 2002 dan 2003, index tersebut memiliki kinerja yang melebihi pasar mainstream.  Pada waktu yang sama DJSI World meningkat 23,1 persen, sedangkan Dow-Jones Word Index naik sebesar 22,7 persen.
  • Studi mengenai ‘stakeholder superstar’ termasuk Protect and Gambler, Johnson & Johnson menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten berusaha memperhatikan opini stakeholder memiliki kinerja yang melebihi S&P 500 lebih dari dua kali rata-rata selama 15 tahun. Return total shareholder adalah 43 persen, dan return total shareholder dari S&P 500 adalah 19 persen.
  • Di tahun 2000, Harvard University mengeluarkan laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang stakeholder-balanced memiliki tingkat pertumbuhan empat kali lipat dan pertumbuhan karyawan delapan kali lipat bila dibandingkan dengan perusahaan yang hanya terfokus pada shareholder.
d.      Investasi Institusional
Satu dekade yang lalu, investasi yang etis secara sederhana berarti menghindari perusahaan senjata, tembakau, farmasi, pertrokimia dan generator tenaga nuklir.  Sekarang, investasi yang etis memiliki makna dan komitmen yang baru, dari yang semula hanya jasa keuangan yang sinis.  Menyusul kasus Enron, ‘etis’ sekarang dapat diukur dalam kaitannya dengan corporate governance dan praktik CR, sama halnya seperti sektor industri.  Seperti yang sudah diketahui, dana investasi etis tumbuh dengan cepat.  Di UK, lebih dari £120 milyar telah diinvestasikan ke dalam dana institusional dan retail yang memiliki kebijakan Socially Responsible Investment yang aktif, dengan lebih dari £100 milyar oleh perusahaan asuransi yang mencari investasi dengan risiko sosial dan lingkungan yang rendah. Menurut Social Investment Group di Amerika Serikat, CR pengukuran CR telah digunakan pada lebih dari $2 triliun aset.  Laporan yang sama oleh Russell Reynolds Associates menunjukkan bahwa 50 persen dari investor Eropa dan 61 persen investor Amerika Serikat telah memutuskan untuk mengurangi portofolio mereka atau tidak berinvestasi di perusahaan dengan alasan tata kelola yang buruk.
Sejak saat itu, beberapa inisiatif lainnya didesain untuk mempromosikan manfaat akan corporate governance yang baik dan CR, termasuk Business in the Community Corporate Responsibility Index, yang mengizinkan perusahaan untuk membandingkan pengadopsian CR ke dalam operasi bisnis utama terhadap perusahaan lain di dalam sektor yang sama.  Eropa sekarang telah memiliki sekitar 300 dana SRI yang menarik investasi dari dana pensiun internasional. Meskipun UK, AS dan Eropa dapat dipandang sebagai pencetus dana SRI, negara-negara lain dengan segera dapat mengikuti jejak mereka. Tahun 2004 Australia mengumumkan pembentukan indeks CR-nya dalam sebuah usaha untuk mendorong perusahaan tentang manfaat keuangan dan kinerja yang timbul.  Pembentukan indeks tersebut diikuti dengan laporan oleh New South Wales Chamber of Commerce, yang menunjukkan bahwa satu penghambat utama bagi perusahaan Australia untuk menerapkan CR adalah karena kerumitan tentang penilaian tingkat pengembalian investasi.  Indeks yang baru tersebut akan mencakup bagian-bagian penting seperti strategi korporat, integrasi, manajemen (termasuk komunitas, lingkungan, pasar dan tempat kerja) serta kinerja dan dampak yang timbul.
e.       Akuntabilitas
Dalam kondisi pasar yang saat ini sangat kompetitif, merek menjadi sesuatu yang sangat penting, karena itu melindungi reputasi dari aset tak berwujud adalah suatu keharusan.  Penelitian yang dilakukan oleh kelompok periklanan Interbrand menunjukkan bahwa 96 persen dari nilai sekarang Coca-Cola adalah tak berwujud; untuk kasus Kellog’s. 97 persen; untuk American Express, 84 persen.  Ahli reputasi manajemen telah lama menyetujui bahwa lebih mudah untuk membangun reputasi dari awal daripada mengembalikan reputasi yang rusak karena skandal.
Hanya dengan meningkatkan hubungan dengan stakeholdernya, perusahaan dapat benar-benar menciptakan nilai perusahaan. Menurut Jane Nelson, kepemimpinan bisnis dan strategi direktur di International Business Forum, inovator CR dapat dengan cepat mengenali kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai CR ke dalam struktur dan strategi utama bisnis.  Akuntabilitas kemudian dapat secara jelas ditelusuri ke tim dan dewan manajemen eksekutif, dengan beberapa perusahaan bahkan mengintegrasikan target kinerja SRI ke dalam penilaian manajemen. Nelson menambahkan bahwa perusahaan seperti Shell, Procter & Gamble, Nokia dan 3M telah memperkenalkan modal dana ventura internal, kompetisi dan insentif lainnya untuk mendorong sebuah ‘culture of innovation’. Perusahaan-perusahaan ini juga bekerja dengan pemerintah, agensi sukarela dan NGO untuk membuat debat dan kerangka kerja institusional yang dapat diterima. Termasuk ke dalam inisiatif sukarela lainnya adalah UN Global Compact, Ethical Trading Initiative dan Global Alliance for Workers and Communities.
Sebuah laporan Ernst & Young di tahun 2002 mengungkapkan bahwa 94 persen dari CEO yang diwawancarai percaya bahwa strategi CSR dapat menghasilkan manfaat bisnis yang sebenarnya.  Sebuah studi oleh Hill & Knowlton’s Reputation Watch menemukan bahwa satu dari tiga eksekutif berpikir bahwa CSR akan meningkatkan penjualan.
f.       Ketertarikan dan Kebertahanan Karyawan
Menurut sebuah studi oleh konsultan modal tenaga kerja di Amerika Serikat, Aon, karyawan sekarang lebih memperdulikan masalah pengendalian waktu kerja mereka, tantangan intelektual dan bekerja untuk organisasi dengan visi dan nilai yang jelas dibandingkan dengan gaji yang diberikan. Hal ini, ditambah dengan perubahan lingkungan kerja yang menunjukkan penurunan di bidang manufaktur dan pertumbuhan di bidang jasa, telah mengarah pada semakin besarnya perhatian akan dampak yang ditimbulkan korporat daripada yang mungkin dialami oleh karyawan generasi sebelumnya. Berbagai organisasi telah mengetahui perubahan fundamental ini dalam hal prioritas; memandang tenaga kerja mereka tidak sebagai biaya, tetapi sebagai aset yang membutuhkan investasi yang besar.  Bakat yang menarik telah menjadi seperti tarian merak jantan – berlebihan dan indah.  Program dan pencapaian di masyarakat, lingkungan dan tempat kerja menjadi elemen yang familiar di dalam iklan pekerjaan, merefleksikan prioritas tinggi yang diberikan pada triple-bottom line oleh pelamar yang potensial, dan pengakuan oleh perusahaan bahwa CSR yang sukses adalah komitmen bagi semua stakeholder.
      CSR di dalam tempat kerja, meskipun demikian, menurut definisinya adakah suatu disiplin yang kompleks. Benchmark terdiri dari kesamaan etnis/gender dan diversitas, praktik kesehatan dan keamanan, pelatihan (penelitian menunjukkan bahwa peerusahaan dengan standar pekerjaan Investors in People di UK melebihi rata-rata nasional di kinerja bisnis), samapi pada kebijakan hak asasi manusia – semuanya itu harus dipertahankan di seluruh perusahaan.  Multinasional seperti Shell, yang secara tahunan mempublikasikan laporan CR, bekerja dengan keras untuk memastikan berbagai standar yang ada di seluruh bagian perusahaan dipertahankan, dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan. Pengambilan data yang intens seperti itu, tidak hanya untuk menjaga reputasi dan meningkatkan kebijakan manajemen risiko, tetapi juga menunjukkan akuntabilitas sosial; sebuah faktor yang penting ketika pemerintah di negara-negara berkembang akan mempertimbangkan investasi asing yang mereka ketahui akan menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang substansial.
Kami percaya bahwa karyawan kami adalah satu dari aset terkuat kami dan dengan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik setiap harinya, karyawan kami merasa terlibat dan memenuhi peranan mereka.  Visi kami adalah untuk menciptakan lingkungan dimana orang-orang yang hebat dapat melakukan yang terbaik dan memenuhi potensi mereka.
g.      Inovasi
Merupakan hal yang benar ketika berbagai pemimpin bisnis memandang peraturan hanya sebagai penekan, tetapi faktanya dengan menerapkan peraturan di dalam agenda tanggung jawab perusahaan dapat mendorong kreatifitas. Menurut laporan Business in the Comumunity Fast Forward, 80 persen dari CEO di Eropa meyakini bahwa praktik bisnis yang bertanggungjawab memungkinkan perusahaan untuk menjadi kreatif. Ketika CR memberikan pandangan perusahaan yang luas, organisasi dapat menempatkan kebijakan manajemen risiko yang lebih baik pada tempatnya, tidah hanya dengan melengkapi dengan strategi yang memadai untuk menangani yang tidak terduga, tetapi memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat dari kesempatan pasar.
      Daripada melihat peraturan sebagai suatu masalah, seorang inovator melihatnya sebagai bisnis atau kesempatan pasar atau sebuah sarana untuk meningkatkan efisiensi atau untuk mempertahankan daya saing. Organisasi juga harus memiliki keinginan untuk mengejar kerjasama yang ‘parasitic’ atau joint venture yang memberikan manfaat bagi semua partner.  Nike sebagai contoh, memiliki program dimana enam dari suplier materialnya harus mengumpulkan 100 persen dari sampah yang dihasilkan untuk didaur ulang ke ke dalam proses produk berikutnya, sehingga mengurangi biaya produksi dan limbah.
      Contoh lainnya adalah Hewlett-Parker, setelah menemukan sebuah permintaan untuk foto pernikahan dan identitas di India, kemudian mengembangkan teknologi yang memungkinkan pengambilan dan pengembangan gambar dengan biaya yang murah, HP Photoshop Store, tempat dimana pengembangan gambar yang dasar dilisensi untuk lokal dan kamera berkualitas tinggi digunakan di dalam proses tersebut.  Sebuah inisiatif yang sama oleh industri cottage memungkinkan dilakukannya pinjaman kecil dimana HP mendapatkan marginnya sebagian besar dari penjualan kertas foto dan penggantian cartridge.
4.      Lima Pilar Aktivitas Coprorate Social Responsibility
Dalam penelitian kali ini konsep Corporate Social Responsibility akan diukur dengan menggunakan lima pilar aktivitas Corporate Social Responsibility dari Prince of Wales International Bussiness Forum, yaitu (Wibisono, 2007,p.119) :
a.       Building Human Capital
Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui community development.
b.      Strengthening Economies
Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.
c.       Assessing Social Chesion
Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
d.      Encouraging Good Governence
Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.
e.       Protecting The Environment
Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

5.      Bentuk Program Corporate Social Responsibility
Kotler dalam buku “Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Company” (2005) menyebutkan beberapa bentuk program Corporate Social Responsibility yang dapat dipilih, yaitu :
a.       Cause Promotions
Dalam cause promotions ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu issue tertentu, dimana issue ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Dalam cause promotions ini, perusahaan bisa melaksanakan programnya secara sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya : non government organization. Cause Promotions dapat dilakukan dalam bentuk :
1.      Meningkatkan awareness dan concern masyarakat terhadap satu issue tertentu.
2.      Mengajak masyarakat untuk mencari tahu secara lebih mendalam mengenai suatu issue tertentu di masyarakat. Mengajak masyarakat untuk menyumbangkan uang, waktu ataupun barang milik mereka untuk membantu mengatasi dan mencegah suatu permasalahan tertentu. Mengajak orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan event tertentu, misalnya : mengikuti gerak jalan, menandatangani petisi, dll.
b.      Cause-Related Marketing
Dalam cause related marketing, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu. Cause related marketing dapat berupa :
1.      Setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasikan.
2.      Setiap pembukaan rekening atau account baru, maka beberapa rupiah akan didonasikan.
c.       Corporate Social Marketing
Corporate social marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (behavioral changes) dalam suatu issue tertentu. Biasanya corporate social marketing, berfokus pada bidang-bidang di bawah ini, yaitu :
1.      Bidang kesehatan (health issues), misalnya : mengurangi kebiasaan merokok, HIV/AIDS, kanker, eating disorders, dll.
2.      Bidang keselamatan (injury prevention issues), misalnya :keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dll.
3.      Bidang lingkungan hidup (environmental issues) , misalnya : konservasi air, polusi, pengurangan penggunaan pestisida.
4.      Bidang masyarakat (community involvement issues), misalnya :memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan darah, perlindungan hak-hak binatang, dll
d.      Corporate Philanthrophy
Corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk Corporate Social Responsibility yang paling tua. Corporate philanthrophy ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu. Corporate philanthropy dapat dilakukan dengan menyumbangkan :
1.      Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu,dll.
2.      Memberikan barang/produk, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah terbuka, dll.
3.      Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada anak-anak di daerah terpencil,dll.
4.      Memberi ijin untuk menggunakan fasilitas atau jalur distribusi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya: sebuah hotel menyediakan satu ruangan khusus untuk menjadi showroom bagi produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat, dll.
e.       Corporate Volunteering
Community Volunteering adalah bentuk Corporate Social Responsibility di mana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program Corporate Social Responsibility yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Beberapa bentuk community volunteering, yaitu : Perusahaan mengorganisir karyawannya untuk ikut berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility yang sedang dijalankan oleh perusahaan, misalnya sebagai staff pengajar, dll.

6.      Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholders Theory)
Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaa. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti, yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Hal ini berarti apabila individu, kelompok maupun komunitas tersebut memiliki kekuatan (power) untuk mempengaruhi kebijakan dan sebagai dasar pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan.
Perubahan pola pikir masyarakat akan keberadaan sebuah entitas bisnis atau perusahaan menyebabkan terjadinya perubahan mengenai siapa saja yang termasuk dalam pengertian stakeholder perusahaan. Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa stakeholder mereka hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam stakeholder perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan. Hal ini berarti entitas perusahaan sebagai salah satu pelaku dominan dalam pembangunan tidak dapat terlepas dengan elemen pembangunan yang lainnya seperti masyarakat, karyawan, pemerintah, pesaing, pemasok, lingkungan, dan lain-lain. Menurut Clarke (1998) dalam Wibowo (2008) stakeholder dapat dibagi berdasarkan hubungan dan tingkat kepentingannya terhadap perusahaan, yaitu :
1.      Contractual Stackholders
Indvidu, kelompok maupun komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung terhadap perusahaan yang biasanya terikat secara resmi dalam sebuah perjanjian atau kontrak contohnya shareholders, pekerja, pemasok, pelanggan, dan lain-lain.
2.      Community Stakeholders
Indvidu, kelompok maupun komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan secara tidak langsung terhadap perusahaan. Walaupun memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap perusahaan namun informasi dan kebijakan yang berkenaan perusahaan akan direnspon secara baik oleh stakeholders ini. Contohnya : konsumen, regulator, pemerintah, media, masyarakat lokal, dan lain-lain.
Suatu proses pembangunan berkelanjutan dalam konsep CSR secara utuh dapat terlaksana apabila kerjasama dan kooordinasi yang baik antara perusahaan dan stakeholders. Hubungan yang baik antara perusahan dengan stakeholders tersebut diharapkan dapat memberi pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan. Saat ini tingkat perhatian organisasi ataupun manajemen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan salah satu strategi penting yang menentukan keberlanjutan hidup perusahaan itu sendiri. Proses mendirikan, membangun dan mempertahankan hubungan baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan adalah sebuah alur fokus kajian dan strategi perusahaan yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Bahkan ada beberapa hal yang mengharuskan manajemen perusahaan untuk benar-benar memperhatikan hubungan baik mereka dengan para pemangku kepentingan.
Ronald (2005) dalam Wibowo (2008) menyebutkan bahwa dalam implementasi CSR, strategi hubungan dengan stakeholder merupakan prasyarat dasar, yaitu dengan alasan berikut:
1.      Perusahaan (kini) menghadapi peningkatan tekanan untuk memberi respon pada stakeholder mereka.
2.      Perusahaan memiliki basis hukum untuk menyikapi/berhubungan dengan stakeholder dalam cakupan luas.
3.      Perusahaan dipimpin oleh para eksekutif, tidak lagi dipandu prinsip-prinsip profesi mereka.
4.      Perusahaan perlu memberi respon yang tepat dan memadai pada “powerful stakeholders with legitimate, urgent claims”.
5.      Perusahaan dapat memperbaiki kinerja dasar mereka hanya dengan melakukan hubungan dengan stakeholder secara strategis.
Beberapa penelitian antara lain yang dilakukan oleh Freeman (1999), Thomas Clarke (1998), Clarkson (1995), dan Nasi et.al, (1997) menyatakan bahwa upaya perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan merupakan sebuah fakta yang harus diperhatikan secara sungguh-sunguh oleh perusahaan. Tingginya urgensi perusahaan dalam membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan telah menempatkan definisi tersendiri bagi pengertian pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dipahami sebagai sebuah elemen social dan lingkungan yang tanpa partisipasinya, diyakini bahwa perusahaan tidak akan dapat bertahan lama. Menurut Wibowo (2008) masalah-masalah potensial yang akan dihadapi oleh perusahaan jika tidak memiliki strategi hubungan yang tepat dengan stakeholder, yaitu :
1.      Rentan terhadap tuntutan tak terduga, tak terantisipasi dari stakeholder
2.      Rentan menghadapi konflik kepentingan
3.      Gangguan terhadap kegiatan operasional
4.      Program Corporate Social Responbility perusahaan tidak efektif
5.      Kinerja sosial akan dinilai rendah
6.      Penghentian kegiatan operasional atau tidak memperoleh social license to Operate
Praktek CSR di Indonesia dalam memandang hubungan antara perusahaan dengan stakeholders masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menganut konsep tradisional yaitu mengasumsikan bahwa praktek CSR dalam entity bisnis dipandang hanya sebagai bentuk komitmen perusahaan kepada pihak pemodal dan kreditur saja. Selain itu strategi hubungan dengan stakeholders belum terintegrasi dalam kebijakan bisnis yang strategis yaitu perusahaan masih berorientasi terhadap besarnya manfaat yang akan diperoleh atas komitmen yang dibuat tersebut.



7.      Ketentuan CSR di Indonesia
a.        UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007
Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR dalam bentuk Undang-undang Perseroan Terbatas atau singkatnya dalam bentuk Undang-Undang PT. UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam. Ternyata pengesahan UU PT masih menyimpan kontroversi. Akibatnya timbul polemik, timbul pro dan kontra serta menebarkan banyak pertanyaan atas pengesahan UU PT tersebut.
Pasal 66 ayat (2) bagian c dari UU PT menyebutkan bahwa: selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pasal 74 dari UU PT yang berbunyi:
1.      Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2.      Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3.      Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.      Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sementara, penjelasannya menyatakan:
1.      Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumberdaya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam. Yang dimaksud “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumberdaya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi dan kemampuan sumberdaya alam.
2.      Cukup jelas
3.      Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
4.      Cukup jelas
Mengacu pada dua pasal dalam UU PT No. 40 Tahun 2007, maka perseroan terbatas tidak lagi dapat bermain-main dengan tanggung jawab sosial. Selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas juga diwajibkan melaporakn pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagi perseroan yang usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, akan dikenai sanksi jika tidak melaksanakan tanggung jawab sosial. Dengan memperhatikan kedua pasal dalam UU PT tersebut, maka pemerintah sangat serius menangani masalah sosial karena terganggunya masalah sosial menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.
b.    UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 ayat (b) menyatakan bahwa: setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. UU ini juga mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR, yang diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 menyatakan bahwa:
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak    memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau     lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.         UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR.
d.   Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR.

e.    Pandangan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Terhadap CSR.
Seperti diketahui bahwa UU ini merupakan UU yang mengatur tentang pajak penghasilan. Sebagai wajib pajak maka perseroan terbatas harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Mengingat aktivitas CSR akan menyebabkan terjadinya pengeluaran/biaya dan biaya-biaya ini dipastikan tidak berkaitan langsung dengan penghasilan, tetapi lebih mengarah ke biaya-biaya sosial, seperti sumbangan, bantuan, partisipasi dengan masyarakat, baik yang diberikan secara tunai maupun berupa barang, maka ketentuan/peraturan yang berkaitan dengan pengeluaran/biaya khususnya yang tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g UU No. 36 Tahun 2008 adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya pasal tersebut, maka akan sulit bagi perseroan yang menerapkan CSR untuk bisa memasukkan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan dengan maksud untuk mengurangi pajak penghasilan. Untuk perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan diizinkan membentuk dana cadangan untuk tujuan reklamasi seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c. Pasal 6 ayat (1) huruf a mengatur biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan. Peraturan yang tidak tertulis menyebutkan bahwa pajak akan mengakui pengeluran sebagai biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan jika pihak yang menerima pengeluaran/biaya tersebut menganggap sebagai penghasilan sehingga akan dikenakan pajak pada pihak yang menerima penghasilan.
Dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU No. 36 Tahun 2008 sebagai landasan hukum perpajakan di Indonesia, maka dikhawatirkan perseroan tidak akan sepenuhnya melaksanakan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 74 UU PT No. 40 Tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh perseroan akan merasa dirugikan secara financial mengingat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan CSR tidak diakui oleh pajak sehingga pajak penghasilan yang disetorkan ke kas negara tetap tinggi. Hal ini tidak berlaku untuk perusahaan pertambangan yang diizinkan untuk membentuk dana cadangan untuk tujuan reklamasi. Walaupun demikian, dengan diberlakukannya UU PT No. 40 tahun 2007, tanggung jawab sosial terhadap pihak berkepentingan terhadap perseroan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagian dilimpakan kepada perseroan sebagai lembaga yang memperoleh penghasilan dari alam dan lingkungannya.

8.      Pengukuran dan Pelaporan Corporate Social Responsibility
Disamping berkembangnya keinginan oleh komunitas korporat untuk mengadopsi CR atau perkembangan yang sustainable, pengukuran dan bagaimana melaporkannya masih menjadi isu yang perlu mendapatkan banyak perhatian. Pertumbuhan CR telah mengarah pada munculnya berbagai perkumpulan etis dan benchmark, semuanya menawarkan perspektif yang berbeda tentang CR.
Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Pengungkapan berarti menyediakan infomasi dalam bentuk laporan keuangan, termasuk statement keuangan, catatan atas laporan keuangan, informasi pelengkap, sarana pelaporan lain, serta informasi lain yang ditujukan kepada publik atau informasi yang bersifat pribadi yang dibuat oleh manajemen.
Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1. Selain itu pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam No: kep-38/PM/1996 juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia, terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan, yakni:
a.      Mandatory disclosure (pengungkapan wajib)
Dalam UU No. 8/PM/1995 mandatory disclosure yaitu pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah. Bagi emiten setelah go public pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib setelah going public dapat terjadi selama perusahaan masih merupakan perseroan terbuka. Pengungkapan wajib ini berupa segala informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan baik yang terdapat dalam laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta informasi-informasi pendukung lain yang ada dalam catatan atas laporan keuangan keuangan seperti kebijakan akuntansi yang diterapkan dan informasi lain yang wajib diungkapkan seperti kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga, praktek Corporate Governance, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan (going concern).
b.      Voluntary disclosure (pengungkapan sukarela)
Teori signal (signalling theory) melatarbelakangi pengungkapan sukarela ini. Teori signal memandang manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati dan direspons baik oleh investor dan pemegang saham khususnya apabila informasi tersebut merupakan berita baik (good news). Menurut Suwardjono (2006) pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Beberapa elemen laporan yang diungkap secara sukarela, yang dirancang agar sesuai dengan keputusan yang digunakan oleh pengguna untuk membuat proyeksi, nilai perusahaan atau menilai prospek pembayaran kembali pinjaman perusahaan.
Belum adanya standar pelaporan pertanggungjawaban sosial yang baku membuat perusahaan masih mempertimbangkan besarnya manfaat dan biaya yang timbul dari pengungkapan informasi tersebut. Hal ini yang membuat perusahaan masih beragam dalam mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan (CSR disclosure) baik dari segi jumlah informasi yang diungkapkan maupun model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya. Keragaman dalam pengungkapan ini disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat.
            Kebingungan yang meliputi pelaporan SRI semakin memburuk oleh kurangnya kerangka kerja pelaporan yang terstandarisasi, yang mengakibatkan munculnya berbagai inisiatif, kode dan panduan. Yang semuanya meningkatkan tekanan stakeholder untuk membuat laporan-laporan tersebut.  Hal ini juga mengakibatkan beberapa masalah tentang kejelasan mengenai konsistensi, dan di tahun 2004 sekelompok analis mengklaim bahwa beberapa PLC mulai untuk mempermainkan laporan CR mereka karena takut bila kegagalan dalam laporan CR akan mengakibatkan kehilangan yang substansial di dalam investasi.  Kabar buruknya, termasuk denda lingkungan atau masalah kesehatan dan keselamatan, disembunyikan di dalam laporan tersebut sebagai sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan kesuksesan perusahaan.
            Meskipun terdapat beberapa masalah, dan perlunya dialog yang lebih baik antara komunitas investasi, agensi pemeringkatan dan organisasi itu sendiri, pelaporan CR dapat secara substansial memberi tambahan nilai. Organisasi yang siap untuk menggunakan Enterprise Governance akan menemukan bahwa mereka tidak hanya memiliki banyak informasi yang sudah tersedia, tetapi manajemen internal dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk memberikan laporan CR yang relevan dan reliabel.
Materiality Explained
Mendefinisikan materialitas telah menjadi suatu masalah, baik bagi legislator dan organisasi profesional. Secara teknis, masalah material adalah sesuatu yang memiliki risiko non-finansial pada tingkat operasional, atau sebuah dampak pada kinerja bisnis; dan yang relevan dengan kepentingan stakeholder. Sebagai konsekuensinya, badan legislatif telah berusaha mendefinisikan materialitas melalui hukum, meskipun terdapat beberapa kasus hukum di Amerika Serikat karena misrepresentation tentang kinerja non-keuangan oleh perusahaan Amerika Serikat. Karena itu organisasi tidak hanya perlu untuk mengindetifikasi isu-isu yang material, tetapi juga mendemonstrasikan tata kelola yang transparan untuk menghindari tindakan hukum dan mengamankan keyakinan jaminan profesional.
            Accountability, sebuah institut internasional non-profit yang berdasarkan keanggotaan telah diciptakan untuk mendorong akuntabilitas bagi perkembangan yang sustainable, telah bekerja secara ekstensif dengan pemerintah dan legislator untuk mendefinisikan kembali materialitas. Kelompok tersebut telah mengembangkan ‘pendekatan materialitas’, yang melibatkan pengujian lima tahap di dalam menentukan apa yang seharusnya diungkapkan kepada publik.
1.      Direct short-term financial impacts dari kinerja sustainabilitas, dimana mereka mucul sebagai item yang signifikan pada laba dan rugi atau neraca.
2.      Aspek-aspek dari policy-based performance dimana terdapat eksistensi dari posisi kebijakan yang disetujui berdasarkan sifat strategiknya, tanpa memperdulikan konsekuensi keuangan jangka pendek.
3.      Peer-based norms, yang dapat ditentukan dimana perbandingan perusahaan dipertimbangkan dan mengungkapkan isu-isu dan aspek kinerja yang material.
4.      Stakeholder behaviour and concerns, yang relevan terhadap organisasi dimana hal ini merupakan bukti yang dapat diterima bahwa pandangan stakeholder tentang perusahaan dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku.  Pandangan stakeholder saja tidaklah memadai untuk dipertimbangkan sebagai material – perubahan perilakulah yang membuatnya menjadi material.
5.      Pertimbangan tentang social norms. Di atas regulasi, pengujian akan memasukkan aspek-aspek kinerja yang cenderung akan diregulasi di masa depan.
Pelaporan
Pelaporan perusahaan lebih luas dari pelaporan keuangan sebagaimana juga meliputi seluruh laporan keuangan dan non keuangan. Peraga di bawah ini memperlihatkan hubungan antara laporan keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan.
Pelaporan Perusahan: Keuangan dan  non keuangan
Pelaporan Keuangan: Laporan Keuangan dan lainnya
Laporan Keuangan dan Catatan
 









§  Laporan keuangan berfokus pada penyiapan informasi keuangan historis sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi dalam empat laporan keuangan dasar: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemilik.
§  Pelaporan keuangan menyediakan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lain, termasuk analisa aspek keuangan dan pengendalian internal di atas pelaporan keuangan. Hal ini lebih luas dari pelaporan laporan keuangan.
§  Pelaporan perusahaan menyediakan informasi keuangan, kontekstual, dan non keuangan dalam indikator kunci kinerja (KPIs) yang memungkinkan investor untuk lebih memahami keuangan perusahaan dan pengukuran non keuangan (pangsa pasar, pembuatan produk baru, penahanan konsumen, tanggung jawab sosial, kinerja lingkungan).
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004 dalam Anggraini,2006). Sustainability reporting harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang. Estes (1976) dalam Nurdin (2006) menyebutkan empat tema sosial dan lingkungan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial, yaitu: tema keterlibatan masyarakat, tema sumber daya manusia, tema lingkungan dan sumber daya fisik, serta tema produk atau jasa.
Sebagian besar kerangka kerja atau panduan pelaporan didasarkan pada triple-bottom line, dengan beberapa kinerja keuangan yang terintegrasi. Khususnya, CR dan laporan sustainable development meminta pelaku bisnis untuk mengakui tanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan pada komunitas dan lingkungan.
            Perusahaan harus mendefinisikan apa tujuan keseluruhan dari laporan, siapa yang akan melihat laporan tersebut, isu-isu apa yang relevan, dalam format apa laporan tersebut akan dipublikasikan (hanya sedikit organisasi yang mempublikasikan secara elektronik meskipun secara jelas memberikan dampak lingkungan yang jelas), dan apakah umpan balik dari stakeholder seperti NGO, akan disertakan.  Organisasi juga harus mendefinisikan siapa yang akan bertanggung jawab atas laporan tersebut, sebagaimana memastikan bahwa sistem yang memadai telah ditempatkan untuk mengumpulkan dan mengukur data yang dibutuhkan.  Laporan tersebut kemudian perlu untuk diaudit secara internal dan eksternal.
            Disebabkan karena kompleksitas dan kebingungan yang melingkupi CR dan pelaporan sustainable development, World Business Council for Sustainable Development meluncurkan sebuah ‘reporting portal’- sebuah jasa online yang memberikan berbagai contoh tentang bagaimana para anggota WBCSD melakukan pelaporan. Situs tersebut membagi pendekatan pelaporan inti ke dalam empat kategori:
·         Company context – informasi tentang komitmen manajemen puncak, profil perusahaan, dampak dan posisi pasar.
·         Governance – informasi tentang strategi, kebijakan, sistem manajemen, perikatan stakeholder, manajemen risiko dan kesempatan bisnis.
·         Performance – informasi tentang spesifikasi KPI pada CR.
·         Assurance – keuntungan dari observasi pihak ketiga di dalam mendukung kredibilitas dan reliabilitas.
Kerangka Kerja – Global Reporting Initative
Sebagai respon terhadap meningkatnya kecaman terhadap jumlah kerangka kerja yang ‘longgar’ dan tidak memadai, maka dibentuklah Global Reporting Initiative. Inisiatif tersebut, yang didukung oleh kalangan bisnis, NGO, serikat dagang, investor institusi dan badan akuntansi, bertujuan untuk menyebarkan dan mengembangkan secara global panduan pelaporan sustainable untuk sektor industri individu.  Lebih dari 300 perusahaan di 44 negara telah mengadopsi panduan tersebut, yang termasuk prinsip pelaporan dan indikator isi.  Diantara perusahaan di UK yang menggunakan GRI adalah AstraZeneca, British American Tobacco, Sainsbury’s, mmO2 dan Diageo. Perusahaan AS yang termasuk menggunakan adalah Abbott Laboratories, Anheuser-Busch Companies, Dupont dan Hewlett-Packard.  Perusahaan di daratan Eropa adalah Carrefour, Siemens dan Volkswagen.
            GRI juga mengembangkan panduan bagi perusahaan yang ingin melaporkan kinerja, kebijakan dan praktik-praktik yang berhubungan dengan HIV/AIDS.  Kerangka kerja tersebut, yang pada awalnya didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas CR dan memberikan kesempatan bagi stakeholder untuk mengukur dan membandingkan kompetitor sektor.
            Melalui serangkaian ‘tools’, panduan GRI memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal berikut:
·         Mengukur dan benchmark kinerja terhadap target dan kompetitor mereka sendiri;
·         Meningkatkan komparabilitas dan mengurangi biaya transaksi sustainability ketika GRI digunakan sebagai kerangka kerja pelaporan yang diterima umum;
·         Memastikan bahwa merek dan reputasi tidak dirusak oleh tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang termasuk di dalam supply chain.
Termasuk di dalam manfaat kerangka kerja GRI adalah:
·         Membantu meningkatkan financial bottom line dengan mengindentifikasi area-area yang tidak bermanfaat dan kesempatan bisnis yang baru;
·         Memberikan bahasa umum dan serangkaian indikator yang dapat digunakan untuk mendiskusikan kinerja bersama dengan stakeholder dan mengurangi ‘survey fatigue’.
·         Memberikan informasi yang berharga terkait perubahan kepentingan stakeholder dan permintaan untuk legislasi.
·         Menawarkan satu dari beberapa forum dimana kelompok stakeholder utama mengikuti rapat dengan derajat yang sama untuk mendiskusikan dan memajukan sustainability.
GRI mengklaim bahwa panduan tersebut juga dapat membantu perusahaan mengurangi volume dan variasi informasi yang diproses, dan juga meningkatkan fokus dan nilai.  Menurut riset, indikator GRI mencakup sekitar 80 persen dari indikator yang biasanya digunakan dalam rating dan survei SRI.  Kelompok tersebut juga merekomendasikan indikatornya kepada stakeholder yang ingin mengukur kualitas praktik corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan.  Karena biaya pengembangan panduan dan dokumen GRI lainnya dibagi antara berbagai penggunanya, maka biaya keseluruhannya menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan mengembangkan sendiri kerangka kerja perusahaan.  Panduan tersebut juga berada dalam perkembangan yang konstan.  Protokol-protokol teknis untuk setiap indikator individu sedang diciptakan untuk memberikan definisi yang mendetail, rumus-rumus dan referensi yang menjamin konsistensi di dalam laporan tersebut.  Terlebih lagi, panduan tersebut memberikan ‘bahasa’ yang secara umum dibagi untuk investor, stakeholder, perusahaan dan regulator.
Standar dan Kerangka Kerja Voluntary Lainnya
Pada bulan Maret 2003, institut bisnis non-profit yang berbasis di UK, AccountAbility meluncurkan standar internasionalnya yaitu AA1000AS untuk menjamin sustainability sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pernyataan keyakinan oleh auditor independen.  European Federation of Accountant (FEE), yang sedang mendorong perusahaan untuk melaksanakan laporan sustainability, meyakini bahwa standar tersebut akan memberikan verifikasi independenden yang kuat dalam satu metodologi yang dapat diterima.
            AA1000AS merekomendasikan bahwa penilai menilai laporan terhadap prinsip-prinsip berikut:
·         Materiality: apakah laporan tersebut telah mencakup semua area kinerja yang diperlukan oleh stakeholder untuk menilai kinerja sustainability perusahaan?
·         Completeness: apakah informasi tersebut cukup lengkap dan akurat untuk menilai dan memahami kinerja organisasi di semua area tersebut?
·         Responsiveness: Apakah perusahaan sudah merespon secara logis dan konsisten terhadap kepedulian dan kepentingan stakeholder?
SA800 – Global Workplace Standard
Diciptakan oleh organisasi hak asasi manusia Social Accountability International, SA800 didasarkan pada norma-norma di tempat kerja yang berlaku secara internasional di dalam konvensi ILO dan Universal Declaration of Human Rights serta Convention on Rights of The Child oleh PBB.  Isu-isu yang diukur dan dilaporkan adalah:
1.      Child labour – tidak ada pekerja di bawah usia 15 tahun, usia minimum diturunkan menjadi 14 tahun untuk negara yang berada di bawah ILO Convention tentang 138 negara berkembang yang dikecualikan; remediasi untuk setiap anak yang ditemukan sedang bekerja.
2.      Forced labour – tidak ada pekerja yang dipaksa, termasuk narapidana dan pekerja yang terikat hutang; tidak ada tempat penahanan deposito atau kartu identitas oleh pemberi kerja atau perekrut dari luar.
3.      Health and safety – memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat; melakukan tindakan untuk mencegah cedera; pelatihan kesehatan dan keamanan yang rutin bagi pekerja; sistem untuk mendeteksi ancaman terhadap kesehatan dan keamanan; akses untuk ke kamar kecil dan air yang dapat diminum.
4.      Freedom of association and right to collective bargaining – menghormati hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja dan menawar secara kolektif; ketika hukum melarang kebebasan ini, berikan kemudahan yang paralel untuk melakukan asosiasi dan penawaran.
5.      Discrimination – tidak ada diskriminasi atas dasar ras, kasta, asal, agama, cacat fisik, gender, orientasi seksual, afiliasi serikat atau politik, atau usia; tidak ada pelecehan seksual.
6.      Discipline – tidak ada hukuman badan, kekerasan mental atau fisik atau pelecehan secara verbal.
7.      Working hours – mematuhi hukum yang berlaku, tetapi dalam peristiwa apapun, tidak lebih dari 48 jam per minggu dengan setidaknya satu hari libur untuk periode tujuh hari; jam lembur sukarela dibayar dengan tingkat premium dan tidak melebihi 12 jam untuk basis kerja reguler; lembur dapat menjadi kewajiban bila menjadi bagian dari persetujuan kolektif.
8.      Compensation – upah yang dibayarkan untuk standar kerja mingguan harus mematuhi standar hukum dan industri dan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya; tidak ada pengurangan upah bila pekerja melakukan tindakan yang tidak disiplin.
9.      Management system – fasilitas yang ingin memperoleh dan mempertahankan sertifikasi harus melampaui dari hanya sekedar kepatuhan yang standar untuk mengintegrasikan standar ke dalam sistem dan praktik manajemen mereka.
Standar lainnya yang diakui secara internasional termasuk standar lingkungan ISO 140001, yang merupakan standar yang populer bagi sektor manufaktur, GHG Protocol dan Global Compact.  Organisasi seperti Business in the Community juga telah mengembangkan sendiri panduan pelaporan sebagai tambahan untuk indeks benchmark CR.  Kelompok tersebut juga menciptakan program CR yang terkenal seperti Community Cares, yang memungkinkan perusahaan untuk secara reguler mengambil bagian di dalam proyek sukarela lokal.  Dalam tahun-tahun ini mereka memfokuskan upaya mereka untuk terlibat di dalam komunitas SME, dengan menciptakan program penghargaan CommunityMark, yang secara resmi mengakui kontribusi sosial sebuah perusahaan.  Organisasi non-profit internasional yaitu Ethical Trade Initiative (ETI) menawarkan para anggotanya kerangka kerja pelaporan yang komprehensif yang diciptakan atas dasar kode organisasi itu sendiri.  Kerangka kerja tersebut memfokuskan pada kondisi tenaga kerja, pengawasan rantai supply perusahaan, mekanisme komplain, hubungan dengan NGO dan serikat dagang, serta efektifitas tindakan koreksi yang dilakukan.  Laporan kemudian akan direview berdasarkan kriteria evaluasi, berapa lama perusahaan menjadi anggota di dalam organisasi, jangka waktu perusahaan di dalam melakukan program pengawasan etis dan tingkat kemajuan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada kriteria tersebut, setiap perusahaan akan dikelompokkan ke dalam satu dari lima indeks.
            Merupakan hal yang penting untuk diingat, akan tetapi, pelaporan kerangka kerja CR tidak bisa hanya dilakukan dengan mentalitas one-size-fits-all.  CR memiliki interpretasi yang banyak, tergantung pada ukuran, sektor industri dan kondisi geografis perusahaan.  Sebagai contoh, sebuah perusahaan dotcom tidak memiliki dampak lingkungan yang sama dengan kompleks manufaktur, meskipun dotcom juga mengkonsumsi energi.  CR dapat juga menjadi disiplin yang membutuhkan biaya yang besar untuk diimplementasikan, meskipun hasil akhirnya akan memberikan nilai dan menghemat biaya, sehingga dapat menjadi suatu strategi jangka panjang.  Pelaporan CR adalah konsep yang berkembang untuk perusahaan dan stakeholder. Perkembangan dan kemajuannya masih membutuhkan waktu.

Kasus Corporate Social Responsibility
Tahun 1982, obat penahan sakit yang populer dari Johnson & Johnson, Tylenol secara tidak sengaja terkontaminasi dengan sianida yang membunuh tujuh orang.  Pada waktu itu, obat tersebut yang memberikan profit sebesar 15 persen bagi perusahaan, adalah satu obat penahan sakit yang populer di Amerika.  Sebagai dampak dari kontaminasi tersebut, kapitalisasi perusahaan turun sebesar $1 miliar.  Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi bahwa situasi yang sama akan terulang empat tahun kemudian – tetapi hal tersebut tetap terjadi.  Johnson segera menawarkan untuk menarik produk tersebut secara nasional, dan berusaha mengembangkan kemasan yang antibocor. Setelah tindakan tersebut, perusahaan baru berani untuk merilis ulang Tylenol ke rak toko obat.
Biaya yang ditimbulkan sangatlah besar, tetapi perusahaan mendapatkan penghargaan atas tindakannya yang cepat dan tegas.  Tindakan tersebut tidak hanya memulihkan 70 persen pangsa pasar yang dimiliki dalam waktu enam bulan, tetapi juga meneruskan dominasi  untuk obat analgesic penahan sakit.
Masa Depan
Tidak diragukan lagi bahwa CR di masa mendatang akan memiliki dampak yang cukup besar tentang ‘true and fair view’ dari kinerja keuangan perusahaan.  Selain itu diharapkan pelaporan CR akan meluas sampai luar batas organisasi dan sampai pada nilai rantai; merefleksikan dampak produk dan jasa bagi suplier dan konsumen.  Usaha dari intitusi non-profit, seperti Investor’s Circle, Global Reporting Initiative, Business in the Community, telah mendapatkan perhatian dan dukungan dari organisasi-organisasi besar tetapi komunitas SME masih perlu lebih didekati lagi secara efektif. Manfaat dari CR tidak hanya untuk FTSE dan Fortune 100.
            Risiko-risiko seperti perubahan iklim akan segera mendapatkan perhatian dari stakeholder.  Dan faktanya, memasukkan faktor perubahan iklim telah menjadi prinsip strategi utama perusahaan bagi banyak produsen energi dan perusahaan besar.  Menurut Coalition for Environtmentally Responsible Economies (CERES), respon terhadap ancaman dan kesempatan dari perubahan iklim dapat memiliki dampak yang material bagi nilai stakeholder.  Dow, General Motors, IBM, dan Johnson & Johnson telah memilih untuk berinvestasi pada energi yang dapat diperbaharui sebagai benchmark CR yang positif.  Hampir 100 megawatt energi yang dapat diperbaharui telah dibeli melalui Green Power Market Development Group, mencegah 960 juta pon karbon dioksida yang akan dikeluarkan.
            Meskipun kemajuan telah dibuat, masih ada banyak hal yang harus dilakukan.  Dalam sebuah laporan dari Investor Responsibility Research Centre (IRRC), yang memberikan penelitian parsial terhadap investor institusional dengan $5 triliun aset, hanya separuh dari 20 perusahaan global yang diamati melakukan kepatuhan yang memadai atas perubahan iklim. Laporan tersebut, termasuk di dalamnya lima penghasil terbesar gas rumah kaca, dan lima perusahaan manufaktur terbesar, menggunakan 14 poin checklist untuk mengukur corporate governance dan kepatuhan CR termasuk materialitas, gaji eksekutif, pengawasan oleh dewan dan laporan emisi.  Berada di puncak daftar adalah BP dan Shell dengan  nilai maksimum 14 poin.  ExxonMobil, General Electric dan TXU hanya memiliki nilai 4.  Menurut IRRC, meskipun sebagian besar perusahaan penghasil gas karbon membicarakan perubahan iklim, banyak diantaranya yang gagal untuk menanggapi isu tersebut dengan serius, yang kemudian tampak pada pelaporan mereka.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar