Jumat, 23 Maret 2012

Fungsi Monitoring (pemantauan)



Fungsi pemantauan dalam corporate governance merupakan tanggung jawab langsung pemegang saham dan stakeholder lainnya. Fungsi pemantauan corporate governance dapat dicapai melalui partisipasi investor dalam urusan bisnis dan keuangan perusahaan secara langsung atau melalui perantaranya, seperti analis sekuritas, investor institusional, dan bank investasi

       I.            PEMEGANG SAHAM
Kurangnya pemantauan oleh pemegang saham dapat menimbulkan kerugian besar dan menghancurkan perusahaan. Pemegang saham dapat memenuhi fungsi pemantauan mereka secara efektif dengan:
a.       Menghadiri rapat tahunan dan rapat khusus pemegang saham
b.      Berpartisipasi dalam pemilihan komisaris
c.       Menyampaikan proposal untuk disertakan sebagai resolusi pemegang saham dalam rapat tahunan
d.      Terus berkomunikasi dengan komisaris dan pejabat perusahaan dengan tetap mengikuti perkembangan dan kejadian-kejadian dalam perusahaan.
Pemegang saham memiliki hak secara hukum untuk memantau dewan komisaris dan mereka seringkali bertindak sebagai pengawas dewan komisaris. Hukum negara AS melindungi hak pemegang saham dengan mengizinkan pemegang saham untuk (1) memeriksa dan mengkopi buku besar saham, daftar pemegang saham serta buku dan catatan tertentu; (2) menyetujui transaksi bisnis tertentu, seperti merger dan akuisisi; (3) menerima materi proxy; dan (4) memperoleh pengungkapan yang signifikan untuk transaksi yang terkait dengan proxy. Pemegang saham memiliki hak untuk:
a.       Memberikan suara dalam pemilihan komisaris
b.      Menerima laporan kuartalan yang direview dan laporan tahunan yang diaudit yang akurat dan andal.
c.       Meminta akses pada dokumen perusahaan, termasuk notulen rapat dewan komisaris
d.      Menyerahkan resolusi pemegang saham yang ditempatkan dalam laporan proxy tahunan
e.       Memberikan suara pada transaksi bisnis yang penting, seperti merger dan akuisisi
f.       Mengajukan tuntutan hukum pemegang saham

Pemantauan oleh Pemegang Saham
The Working Group of Corporate Governance menyarankan lima prinsip tata kelola bagi pemegang saham, yang masih relevan untuk efektivitas fungsi pemantauan oleh investor:
a.       Pemegang saham institusional pada perusahaan publik harus memandang diri mereka sebagai pemilik, bukan hanya investor
b.      Pemegang saham tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan operasional harian perusahaan
c.       Pemegang saham harus mengevaluasi kinerja komisaris secara rutin
d.      Dalam mengevaluasi kinerja komisaris, pemegang saham harus diberi tahu
e.       Pemegang saham harus mengakui dan menghormati bahwa satu-satunya tujuan umum bagi seluruh pemegang saham adalah kemakmuran perusahaan yang berkelanjutan.

Tingkat kepercayaan dan keyakinan investor pada informasi keuangan yang dilaporkan berhubungan langsung dengan keandalan, kualitas, dan transparansi informasi, bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh perbedaan motivasi dan adanya asimetri informasi. Beberapa mekanisme corporate governance disarankan untuk menhghubungkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, mengizinkan investor untuk menilai dan memantau perilaku manajemen dan memperkuat kepercayaan pemegang saham kepada manajemen. Luasnya insentif manajerial dan mekanisme pemantauan tergantung pada apakah manajemen dapat dipercaya dan tingkat kepercayaan investor kepada pemegang saham. Pada kondisi bahwa tidak ada eksekutif yang dapat dipercaya dan mereka menyalahgunakan wewenangnya, maka investor tidak perlu mempercayai investor dan mengandalkan mekanisme corporate governance untuk menghubungkan kepentingan masing-masing. Namun, jika eksekutif dapat dipercaya dan selalu bekerja demi kepentingan terbaik investor, maka pemantauan tidak terlalu diperlukan.
Efektivitas fungsi pemantauan dan pengendalian oleh investor ditentukan oleh faktor-faktor berikut yang terkait satu sama lain:
1.      Hak kekayaan yang diterbitkan oleh hukum atau perjanjian kontraktual yang mendefinisikan hubungan antara investor dan manajemen perusahaan sebagaimana hubungan antara tipe-tipe investor yang berbeda. Hak kekayaan yang efektif menciptakan pembagian kekuatan yang seimbang dan tepat antara investor dan manajemen dalam kondisi investor memiliki kendali yang memadai dan manajemen memiliki kewenangan untuk bertindak dalam kebijakannya sendiri.
2.      Sistem pendanaan yang memfasilitasi suplai dana antara rumah tangga, perantara keuangan dan perusahaan. Sistem pendanaan memberikan dua alternatif hubungan antara rumah tangga dan perusahaan. Alternatif pertama adalah pendanaan berbasis bank, dimana bank menghimpun tabungan dari rumah tangga dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan. Alternatif kedua adalah pendanaan berbasis pasar dimana rumah tangga berinvestasi pada sekuritas modal atau utang yang diterbitkan perusahaan. Tingkat tabungan rumah tangga, jangka waktu, dan tipe pendanaan mempengaruhi kebijakan insentif dan investasi institusi keuangan, termasuk dana pension dan reksa dana. Imbal baliknya, institusi ini dapat mempengaruhi corporet governance dengan menyediakan berbagai jenis pembiayaan dengan memberikan tipe pendanaan yang berbeda yang mewajibkan sistem corporate governance dan reformasi keuangan yang berbeda.
3.      Jaringan kompetisi dan kerja sama antar perusahaan membangun hubungan antar perusahaan di pasar.

Kekuasaan Pemegang Saham
1.      Kekuasaan untuk Memilih Komisaris
Mekanisme pengawasan pemegang saham yang paling penting adalah hak suara mereka untuk memilih komisaris. Hak suara ini dapat dihambat dengan pengaturan konstitusional yang membatasi kemampuan pemegang saham untuk menggunakan kekuasaan mereka. Contoh nyata dari hambatan ini adalah dewan tetap atau dewan terklasifikasi, dimana komisaris terklasifikasi menjadi beberapa kelompok dengan satu kelompok saja yang maju untuk pemilihan kembali setiap tahunnya. Pemegang saham tidak dapat mengganti komisaris ini meskipun sangat tidak puas atas kinerja mereka. Model dewan tetap merupakan pertahanan yang kuat terhadap tantangan pengendalian dan penggantian komisaris dalam materi proxy. Syarat voting mayoritas adalah contoh lain hambatan yang membatasi keuasaan pemegang saham untuk mengganti komisaris.


2.      Kekuasaan untuk Mengubah Anggaran Rumah Tangga
Pemegang saham memiliki kekuatan untuk mengusulkan perubahan anggaran rumah tangga perusahaan. Kekuatan ini dapat dihambat oleh syarat dalam piagam atau anggaran rumah tangga perusahaan. Contohnya adalah syarat supermajority (dua per tiga saham beredar).

3.      Kekuasaan untuk Menyetujui Amandemen Piagam dan Merger
Pemegang saham juga memiliki kekuatan suara untuk menyetujui perubahan piagam dan merger. Namun, kekuatan ini dapat dihambat dengan syarat supermajority untuk meloloskan amandemen piagam atau menyetujui merger jika hal tersebut ditentang oleh manajemen. Jika hambatan ini muncul, manajemen dapat mempengaruhi amandemen piagam dan merger secara signifikan.

Penguatan Hak-Hak Pemegang Saham
Pemegang saham telah lama mengabaikan dan awalnya tidak berpartisipasi dalam corporate governance secara efektif dengan membuat keinginan dan suara mereka didengar oleh dewan komisaris perusahaan. Kurangnya transparansi, akuntabilitas dan komunikasi yang cukup antara pemegang saham dan dewan komisaris mungkin merupakan faktor yang paling merugikan dalam mencapai efektivitas corporate governance. Pemegang saham yang tidak peduli menghasilkan sistem dimana CEO akan memiliki pengaruh yang tidak semestinya dimiliki dalam pemilihan komisaris dan kompensasi mereka. Ketika CEO diberikan kesempatan untuk membentuk struktur dewan komisaris karena kurangnya keterlibatan pemegang saham, kecenderungan komisaris untuk menentang pandangan CEO atau mengawasi fungsi manajerial secara efektif dapat berkurang secara substansial. Oleh karena itu, penguatan hak-hak pemegang saham dengan memberikan akses informasi yang tepat waktu, meningkatkan kekuatan suara pemegang saham, dan mempromosikan demokrasi pemegang saham dapat memberikan pengaruh positif dalam corporate governance.
·         Akses Informasi
Beberapa ukuran untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan keterlibatan pemegang saham adalah
1.      Mewajibkan persetujuan pemegang saham untuk laporan gaji komisaris
2.      Melaksanakan rapat umum tahunan perusahaan dalam 6 bulan atau akhir tahun finansial
3.      Membuat hasil tahunan perusahaan, seluruh akun dan laporan tersedia secara elektronik bagi seluruh anggota dan publik.
4.      Mengungkapkan keputusan rapat umum tahunan dan hasil poling dalam rapat umum pada website perusahaan.
5.      Memberikan kewenangan bagi pemegang saham untuk mewajibkan pengawasan independen atas seluruh suara yang dikumpulkan
6.      Mempromosikan penggunaan komunikasi elektronik dengan pemegang saham sebagai posisi standar
7.      Meningkatkan kemampuan investor tidak langsung yang tidak memiliki hak hukum atas penggunaan saham mereka melalui proxy, hak pemerintah, dan hak untuk kekuasaan informasi.

Untuk memastikan pemantauan bisnis dan hubungan relasi perusahaan yang efektif, pemegang saham harus mampu untuk berkomunikasi scara rutin dengan komisaris perusahaan. The Business Roundtable merekomendasikan 5 prinsip untuk perlakuan pemegang saham secara adil dan penuh hormat serta pandangan-pandangan mereka:
1.      Perusahaan publik harus memiliki prosedur yang efektif bagi pemegang saham untuk berkomunikasi dengan dewan komisaris dan bagi komisaris untuk merespon perhatian pemegang saham.
2.      Seluruh komunikasi dengan pemegang saham harus konsisten, adil, transparan, jelas, dan rahasia
3.      Prosedur komunikasi pemegang saham yang telah diterbitkan harus tersedia bagi pemegang saham.
4.      Dewan komisaris perusahaan harus diberitahu mengenai proposal pemegang saham dan komisaris atau komite corporate governancenya harus mengawasi respon perusahaan terhadap proposal tersebut
5.      Komisaris harus menghadiri rapat tahunan pemegang saham dan merespon, atau memastikan respon manajemen pada seluruh pertanyaan yang relevan.

Terdapat lima determinan komunikasi dewan komisaris dan pemegang saham yang efektif.
1.      Program komunikasi yang terus menerus
2.      Informasi kontak secara mendetail mengenai sekertaris perusahaan dan/atau perwakilan manajemen lain dan mengani setidaknya satu komisaris independen
3.      Pemisahan isu yang tepat untuk komisaris perusahaan dan menyerahkan isu yang tepat bagi manajemen
4.      Pengembangan dan pengungkapan kebijakan komunikasi perusahaan
5.      Kepatuhan pada kebijakan komunikasi yang telah diterbitkan secara efektif dan terus menerus memantau kebijakan tersebut

·         Meningkatkan Kekuatan Suara Pemegang Saham
Aturan SEC yang ada mengizinkan perusahaan untuk menolak proposal yang diajukan pemegang saham terkait dengan pemilihan komisaris. Pemilihan komisaris merupakan isu penting terkait dengan demokrasi pemegang saham. Pelaksanaan hak-hak pemegang saham dapat ditingkatkan dengan mengizinkan pemegang saham untuk:
1.      Menominasikan komisaris untuk disertakan dalam proxy perusahaan
2.      Menanyakan pertanyaan dan menciptakan perhatian
3.      Resolusi meja
4.      Memberikan suara meski tidak hadir (vote in absentia)
5.      Berpartisipasi dalam rapat umum melalui media elektronik

CII merekomendasikan enam hak suara pemegang saham:

1.      Akses ke proxy
2.      Satu saham, satu suara
3.      Kerahasiaan suara
4.      Persyaratan voting
5.      Suara broker (broker vote)
6.      Suara yang digabung (bundled voting)


·         Demokrasi Pemegang Saham
Dulu, akuntabilitas dan transparansi antara dewan komisaris dan pemegang saham tidak efektif karena komisaris tidak mengetahui harapan investor sedangkan investor tidak mengetahui aktivitas dewan komisaris dan efektivitasnya. Pemegang saham memiliki hak suara untuk memilih komisaris, tetapi komisaris secara individual tidak memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas langsung kepada pemegang saham.
Berdasarkan sistem voting pluralitas (plurality voting system) pada pemilihan komisaris tanpa kontes, bahkan satu suara bagi nominator akan mengangkat komisaris menjadi anggota dewan, tanpa memperhitungkan jumlah suara yang dikumpulkan. Sedangkan berdasarkan sistem voting mayoritas (majority voting system) komisaris yang memperoleh suara “penentangan” diharuskan mengundurkan diri. Sistem ini dikembangkan menjadi Pfizer Majority Voting yang mengharuskan komisaris yang memperoleh suara “Tidak” secara mayoritas diharuskan untuk mengundurkan diri. Dewan komisaris kemudian akan memutuskan apakah akan menerima pengunduran diri tersebut atau tidak; jika ya, dewan komisaris akan menunjuk kandidat pengganti (bukan menerima kandidat komisaris yang diusulkan oleh pemegang saham). Komite Regulasi Pasar Modal mendukung sistem voting mayoritas, bukan pluralitas.
Investor diharapkan memiliki kekuatan untuk memilih komisaris yang akan menjadi penjaga investasi mereka. Suatu usulan yang akan memberikan kekuatan bagi investor untuk mempengaruhi proses nominasi dan pemilihan telah diajukan oleh SEC, tetapi belum terealisasi menjadi aturan. Pada era pasca-SOX, investor menjadi lebih aktif dalam fungsi pemantauan dengan mengajukan usulan untuk memperbaiki corporate governance perusahaan. Ringkasnya, terdapat 7 hal yang harus diperhatikan mengenai pemegang saham dan ekspektasi mereka dan hal-hal yang mereka ingin komisaris mengerti, yaitu:
1.      Pemegang saham mencari pernyataan yang berarti mengenai siapa yang duduk dalam dewan.
2.      Pemegang saham kurang percaya pada dewan yang kurang memiliki kepemimpinan yang independen
3.      Pemegang saham mengharapkan pengungkapan yang menyajikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya
4.      Pemegang saham skeptis akan skema kompensasi yang kompleks
5.       Pemegang saham menginginkan alasan atas kegagalan
6.      Pemegang saham mengharapkan dewan untuk bertanggung jawab
7.      Pemegang saham harus dapat mempengaruhi perubahan


    II.            INVESTOR INSTITUSIONAL
Perubahan-perubahan dalam struktur kepemilikan dari investor individu menjadi investor institusional memiliki beberapa efek mendalam pada tata kelola perusahaan. Investor institusional juga harus berbagi beberapa tuduhan karena skandal keuangan yang dilaporkan karena kurangnya pemantauan tata kelola perusahaan yang mereka lakukan. Investor institusional (perusahaan asuransi, dana pensiun publik dan swasta, investment trust, reksa dana, dan kelompok manajemen investasi) sering memiliki sejumlah besar saham yang beredar perusahaan publik. Dewan komisaris perusahaan harus memperoleh pengertian dari masing-masing investor institusional utama mereka.
Penelitian akademik menunjukkan bahwa keterlibatan pemegang saham besar, termasuk investor institusional, dalam fungsi pemantauan tata kelola perusahaan memiliki potensi untuk membatasi masalah keagenan yang terkait dengan pemisahan kepemilikan dan pengendalian di perusahaan publik. Investor institusional dapat memainkan peran penting untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan mendapatkan informasi pribadi dari manajemen dan menyampaikannya kepada pemegang saham dan, dengan demikian, ke pasar modal. Integritas dan kredibilitas informasi tersebut menentukan relevansi dan kegunaan bagi investor. Sebuah laporan bersama oleh CFA Institute dan Business Roundtable Institute for Corporate Ethics menunjukkan bahwa perusahaan akan membuat investor mereka lebih terlibat dengan: (1) mendorong partisipasi perusahaan secara luas dalam dialog yang terus menerus dengan manajer aset dan pelaku pasar keuangan lainnya untuk lebih memahami bagaimana perusahaan mereka dinilai di pasar, (2) mendidik investor institusional dan penasihat mereka pada masalah tugas fidusia jangka pendek dan jangka panjang mereka terhadap konstituen mereka, dan (3) mendukung inisiatif pendidikan bagi investor individu untuk mempromosikan fokus pada penciptaan dan peningkatan nilai pemegang saham berkelanjutan.

Pemantauan Investor Institusional
Investor institusional biasanya memantau kepemilikan mereka dengan menggunakan sistem pemeriksaan berbasis pada kinerja keuangan (misalnya, benchmark), mengidentifikasi area dan fokus perhatian masalah, dan menentukan penyebab dan efek dari masalah. Meskipun investor institusional tidak mengintervensi perusahaan di mana mereka berinvestasi, mereka dapat memantau kepemilikan mereka dengan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan memiliki strategi yang jelas dan dapat dicapai. Investor institusional mungkin ikut campur dalam:
Ø  Pertemuan dengan manajemen.
Ø  Menyatakan keprihatinan melalui penasihat perusahaan.
Ø  Bertemu dengan komisaris, khususnya komisaris independen, komisaris utama, atau ketua independen dalam dewan.
Ø  Bekerja sama dengan investor institusional lain.
Ø  Membuat pernyataan publik sebelum rapat pemegang saham tahunan.
Ø  Menyerahkan resolusi pada pertemuan pemegang saham tahunan.
Ø  Memanggil untuk pertemuan khusus untuk mengubah dewan perusahaan.

Pemegang saham institusional memainkan peranan penting dalam tata kelola perusahaan dengan:
Ø  Menggunakan hak mereka untuk memilih komisaris.
Ø  Meningkatkan perhatian mereka atas tata kelola perusahaan baik dengan manajemen perusahaan atau dewan komisaris.
Ø  Membantu dalam mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan mekanisme untuk menyampaikan informasi yang relevan yang mereka dapatkan dari manajemen untuk investor.
Ø  Meningkatkan efisiensi pasar modal dengan mengirimkan informasi yang relevan yang mereka peroleh dari manajemen untuk pasar keuangan dan mengurangi masalah keagenan dengan memiliki sumber daya, insentif, kesempatan, dan keahlian untuk memantau fungsi manajerial dan pengawasan yang lebih efektif.
           
Investor institusional percaya bahwa fungsi pengawasan adalah bagian tidak terpisahkan dari memenuhi kewajiban fidusia mereka untuk bertindak dalam kepentingan terbaik dari pesertanya. Untuk melakukan fungsi pemantauan secara efektif, investor institusional harus memelihara investasi untuk jangka waktu yang cukup lama dan memiliki jumlah saham yang cukup dalam jangka panjang untuk mengurangi masalah free rider yang menimbulkan biaya pemantauan, sementara semua investor menikmati manfaat dari pemantauan tersebut. Kebanyakan, jika bukan semua, dana pensiun publik yang besar sangat diindeks dan oleh karena itu merupakan investasi jangka panjang utama. Selanjutnya, penelitian akademik menunjukkan bahwa ada bukti positif reaksi pasar jangka pendek terhadap pengumuman aktivisme tertentu sedangkan ada sedikit bukti reaksi pasar modal jangka panjang, dan ada beberapa perubahan dalam aktivitas nyata perusahaan setelah tekanan pemegang saham.

Pengelolaan Investor Institusional
Terdapat konflik kepentingan pada investor institusional karena pada satu sisi investor institusional harus bertindak sebagai agen untuk kepentingan investornya, tetapi di sisi lain juga harus berperan sebagai prinsipal dari emiten. Konflik kepentingan yang nyata, dalam banyak kasus, telah menyebabkan investor institusional untuk menahan diri dari pemantauan aktif atas urusan dan pengelolaan perusahaan. Kurangnya pengawasan yang efektif oleh investor institusional dapat dikaitkan dan dijelaskan oleh tiga alasan:
  1. Investor institusional memiliki kepentingan sendiri untuk melayani selain dari kepentingan para investor mereka.
  2. Lembaga keuangan memiliki kecenderungan dan motivasi untuk fokus pada spekulasi jangka pendek dari perubahan harga saham daripada berinvestasi jangka panjang berdasarkan nilai intrinsik perusahaan yang berkelanjutan.
  3. Manajer reksa dana dan rencana pensiun cenderung untuk mendukung proposal proxy yang ditentang oleh manajemen dari klien perusahaan.

 III.            REKSA DANA (MUTUAL FUNDS)
Reksa dana adalah sarana dimana investor biasa dapat menjadi pemegang saham dengan berinvestasi di pasar modal dan merupakan sarana investasi yang dapat mereka gunakan untuk mencoba mencapai tujuan keuangan mereka, termasuk menabung untuk pensiun yang nyaman dan investasi untuk pendidikan anak-anak mereka. Sebagai saluran untuk investasi oleh investor individu, reksa dana memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa yang berkelanjutan dan semangat pasar modal. Jadi, sangat penting bahwa reksa dana harus dikelola dalam kepentingan investor individu mereka.
Kekacauan skandal reksa dana pada tahun 2003 menunjukkan ketidakefektifan yang signifikan dalam struktur pengelolaan dana yang menyebabkan erosi kepercayaan investor di industri reksa dana. Konflik-konflik kepentingan aktual dan potensial mendorong kongres untuk mengatasi kekurangan tata kelola reksa dana. Kongres meloloskan UU Perusahaan Investasi pada 1940 untuk menetapkan persyaratan untuk melarang perusahaan investasi (reksadana) untuk terlibat dalam transaksi tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Undang-Undang juga mensyaratkan bahwa dewan komisaris memberikan pengawasan atas manajemen untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham sementara memberikan kewenangan yang luas kepada SEC untuk memberikan pengecualian untuk bertindak (bersyarat atau tanpa syarat) ketika pengecualian tersebut merupakan kepentingan publik dan memberikan perlindungan bagi investor.
Untuk mendukung persyaratan baru untuk independensi pengelola reksa dana dan setidaknya 75 persen dari dewan untuk menjadi komisaris independen, John C. Bogle, seorang veteran 55-tahun di industri reksa dana, pendiri Vanguard, dan mantan CEO Perusahaan Manajemen Wellington, menyatakan:
Saya memiliki kekhawatiran tentang tingkat yang berlaku dan nilai-nilai dalam melakukan industri reksa dana saat ini. Tapi kekhawatiran utama saya adalah bahwa dana dioperasikan sebagian besar dalam kepedulian perusahaan manajemen mereka, bukan demi kepentingan pemegang saham mereka. Untuk mulai mengatasi ketidakseimbangan ini, saya sangat mendukung keharusan ketua dewan komisaris reksa dana menjadi independen dari manajemen perusahaan. Saya terus percaya bahwa 100 persen dewan harus independen.

Chief Complience Officer
SEC, pada Desember 2003, mengadopsi inisiatif yang mengharuskan reksadana dan penasihat mereka untuk memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang komprehensif dan menunjuk petugas kepatuhan yang berkompeten (Chief Complience Officer – CCO) untuk membantu dewan dalam meningkatkan struktur tata kelola. CCO bertanggung jawab kepada dewan perusahaan reksa dana dan dapat diberhentikan hanya oleh keputusan dewan. Reksa dana dan penasihat mereka harus menetapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang diperlukan, termasuk posisi dari CCO, dan secara substansial bisa mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. CCO memainkan peran penting dengan memantau dan memastikan bahwa dana dan penasihat secara efektif patuh terhadap hukum yang berlaku, aturan, dan peraturan, termasuk undang-undang sekuritas, dan memberikan informasi yang tepat tentang kepatuhan tersebut kepada dewan perusahaan reksa dana.

Kode Etik
Untuk memperkuat perilaku etis dan integritas dalam industri manajemen investasi, SEC, pada bulan Juli 2004, mengeluarkan aturan yang mengharuskan penasihat investasi yang terdaftar, termasuk penasehat reksa dana, untuk mengadopsi kode etik yang akan menetapkan standar perilaku etis bagi setiap karyawan. Reksa dana dan penasihat mereka harus memenuhi persyaratan kode etik tersebut.

Soft-Dollar Trading
Dilaporkan bahwa perusahaan reksa dana telah menyembunyikan penggunaan uang pelanggan untuk membayar broker untuk membeli dan menjual saham dalam dana dan telah menggunakan sejumlah suap dari komisi-komisi ini untuk membeli segala sesuatu dari laporan analis, data umpan, untuk furnitur kantor. Sistem soft-dolar mendorong banyak masalah lain, termasuk:
Ø  Membangkitkan perdagangan yang berlebihan, yang menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi dan perdagangan capital gain dan sebaliknya mempengaruhi kinerja reksa dana.
Ø  Menyebabkan perdagangan tidak efisien karena perdagangan reksa dana rutin dengan broker kurang efisien pada tingkat lebih tinggi untuk menghasilkan barang soft- dollar.
Ø  Salah mengalokasikan sumber daya dengan menggunakan komisi untuk membayar perusahaan pialang untuk menjual dana mereka untuk investor ritel.
Ø  Pengungkapan yang tidak cukup oleh reksa dana untuk pengeluaran komisi khususnya untuk membeli penelitian.
Ø  Akibat investor yang tidak canggih karena ketidakmampuan mereka untuk menekan manajer investasi dan broker untuk membatasi penggunaan soft-dollar.

Secara keseluruhan, kurangnya pengungkapan soft-dollar trading yang tepat dan ketidakmampuan dari investor kecil untuk menuntut informasi lebih lanjut atau untuk memonitor manajer dan broker investasi mereka untuk penggunaan soft-dollar yang berlebihan menggarisbawahi peran penting bahwa komisaris independen dari reksa dana dapat berperan dalam melindungi pemegang saham. Tapi masalahnya adalah bahwa banyak komisaris reksa dana tidak independen dari perusahaan pengelolaan dana, dan bahkan komisaris yang independen mungkin tidak sepenuhnya memahami isu-isu inefisiensi soft-dollar.

 IV.            LINDUNG NILAI (HEDGE FUND)
Hedge fund dan investor ekuitas swasta lainnya memainkan peran penting dalam pembiayaan dan isu-isu tata kelola perusahaan dengan mempromosikan perlindungan investor sebagai tujuan utama mereka. Investor, secara umum, dan lindung nilai dan reksa dana, khususnya, dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dengan menuntut bahwa dewan komisaris bertindak independen dari manajemen, menuntut akuntabilitas atas keputusan mereka, dan menuntut komite kompensasi bertanggung jawab untuk menyetujui gaji eksekutif yang berlebihan. Hedge funds biasanya kemitraan investasi swasta, dan secara tradisional mereka telah dibebaskan dari kebanyakan peraturan federal, terutama karena secara tradisional mereka telah melayani investor canggih dan investor institusional.

    V.            PEMANTAUAN KARYAWAN
Dalam perusahaan modern, terutama dalam era teknologi kemajuan, sumber daya tenaga kerja menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan sebagai sumber daya modal. Partisipasi karyawan dalam corporate governance dapat mempengaruhi kontrol manajerial dan otoritas dan dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan kerja sama dalam pelaksanaan keputusan. Ada beberapa keuntungan dari partisipasi karyawan dalam tata kelola perusahaan:
Ø  Karyawan, melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan, memiliki insentif lebih untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan pemegang saham, tetapi mungkin merasakan tekanan untuk mendukung manajemen agar tetap dipekerjakan.
Ø  Ini adalah proses belajar bagi karyawan untuk memajukan posisi mereka, menunjukkan komitmen mereka, dan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan dan efektivitas.
Ø  Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah pertunjukan untuk memantau kinerja manajerial dan mencegah tindakan oportunistik manajemen. Satu-satunya perhatian adalah apakah tata kelola dan pemantauan karyawan bertentangan dengan tata kelola dan pemantauan pemegang saham. Penelitian akademik menunjukkan bahwa kedua bentuk tata kelola memang saling melengkapi dan saling menguntungkan dalam arti bahwa pemantauan yang kooperatif memberikan insentif yang lebih bagi manajemen untuk menyelaraskan kepentingan dengan dari karyawan dan pemegang saham.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar